SAMPANG, Beritaimn.com – Massa dari Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (HMI) Cabang Sampang demo atau unjuk rasa tolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di depan Gedung DPRD , Rabu (31/8/2022).
Selain menolak kenaikan BBM bersubsidi, massa HMI juga menolak kenaikan tarif dasar listrik (TDL) dan mendesak pemerintah untuk memberantas mafia migas.
Massa membentangkan spanduk berisikan tiga tuntutan ini dan berorasi di depan Kantor DPRD Sampang,Massa juga Menuntut untuk ke pada Wakil Rakyat DPRD Sampang Untuk menemui untuk menjawab.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selang beberapa lama, mereka ditemui Anggota Dewan Sampang menemui aksi demonstran di Depan Kantor DPRD Kabupaten Sampang, HMI menyampaikan berbagai tuntutan terkait Penolakan Kenaikan BBM, Penolakan Kenaikan Tarif Dasar Listrik, dan Berantas Mafia Tambang di Indonesia dan Mafia Migas bersama Wakil ketua I Amin Arif Tirtana (PPP),Wakil ketua II Rudi Kurniawan (NasDem), Wakil ketua III Fauzan Adima (Gerindra)
Dalam hal ini, wakil Ketua DPRD Sampang Amin Arif Tirtana juga menanggapi permasalahan tersebut. Beliau bersama-sama dengan anggota DPRD Sampang lainnya akan menyampaikan dan mengkritisi persoalan yang ada di masyarakat.
“Lanjutnya, beliau juga menyampaikan akan mewujudkan aspirasi masyarakat dengan menetukan dan merubah kebijakan-kebijakan”, terangnya.
Ketum HMI Cabang Sampang , Fitrih Anisah mengatakan, ada tiga tuntutan yang dibawa HMI pada aksi unjuk rasa ini.
“Pertama menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi karena akan mengorbankan kondisi ekonomi rakyat, terutama masyarakat menengah ke bawah dan pelaku UMKM, yang belum sepenuhnya pulih akibat terpaan Covid-19,” katanya.
Selain itu, HMI juga menuntut agar pemerintah mencabut kebijakan kenaikan tarif dasar listrik dan mendesak pemerintah untuk memberantas mafia di sektor minyak, gas dan pertambangan dengan melakukan penegakan hukum yang adil dan transparan dari hulu ke hilir.
Fitrih menambahkan, sebagai solusi, HMI merekomendasikan kepada pemerintah untuk melakukan kebijakan antara lain, memperbaiki dan memperkuat data kondisi ekonomi rakyat.
“Sehingga, penyaluran BBM bersubsidi dapat tepat sasaran, yakni kepada masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku UMKM,” tegasnya.
(Ah)
