Rapat Perdana LPAKN-RI Pengurus KSB DPW Sulut berjalan sukses

Rapat Perdana LPAKN-RI Pengurus KSB DPW Sulut berjalan sukses

Spread the love

Manado/ Sulut, Berita IMN.Com Pembentukan Dewan Perwakilan Wilayah Sulawesi Utara DPW LPAKN-RI Projamin (Lembaga Pemantau Aset dan Keuangan Negara Republik Indonesia profesional jaringan Mitra Negara) yang kepengurusannya Ketua, Sekretaris, Bendahara (KSB) yang sudah mendapat Legalitas dari DPP LPAKN-RI yang berpusat di jakarta.

Rapat perdana tersebut berlangsung di “Cafe A3” Karombasan Utara kecamatan Wanea kota manado provinsi Sulawesi Utara kamis (9/6/2022) pukul 11.00 wita sampai selesai.

Pada kegiatan tersebut turut hadir Audy F Endey (Ketua), Alfinus Daud (Wakil ketua), B.jonson Silitonga (Sekretaris), Meiyer Tanod (Wakil sekretaris), Selvy Huntoyungo (Bendahara), dan Deysi C Keleyan (Wakil Bendahara).

Adapun hal-hal yang di bahas dalam pertemuan tersebut yaitu tentang audiensi ke Forkopimda Sulawesi utara, yang telah mendapati kesepakatan 10 Item Audensi di antaranya yakni :
Kapolda Sulut, TNI-AD Pangdam XIII Merdeka, TNI-AU, TNI-AL, Gubernur Sulut , KPT- Sulut, Kejati-Sulut, Ketua DPRD-Sulut, Danrem 131 Santiago, Kesbangpol Sulut.

Pada kesempatan itu Audy endey menghimbau supaya Solid dan satu komando LPAKN RI projamin pusat dan bersinerji Dengan Forkopinda Provinsi Sulut demikian juga meminta yang hadir rapat untuk segera merekomendasikan sahabat, atau teman teman yang mau bekerja tanpa pamrih untuk membentuk DPD LPAKN RI Kabupaten dan kotamadya, sementara sulut memiliki 15 kabupaten/Kota, ungkapnya

Masih Audy Sementara DPW Sulut masih mengisi jabatan yang kosong 5 Bidang dan masih berkordinasi dengan LPAKN RI pusat dan berencana untuk segera secepatnya Pelantikan DPW Sulut dan DPD 15, Kabupaten/Kota dan meminta agar hari senin tanggal 13/6/22 pengurus KSB diharapkan bersama sama ke kesbangpol Provinsi bertatap muka langsung dengan kaban kesbangpol dan sekaligus mendaftar dan memberikan tembusan dari pusat AD dan ART, rekomendasi dari Kesbangpol dari kementrian dalam negeri, dan Kementrian Hukum dan HAM dan lain lain nya.
Tutup Audi

Penulis : JS/Tim