MEDAN, Beritaimn.com – Pemerintah Kabupaten Batu Bara menerima penghargaan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) karena keberhasilannya meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) selama lima tahun berturut-turut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Penghargaan diserahkan oleh Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan diterima langsung Bupati Batu Bara Ir. H. Zahir, M.AP., pada acara Kick Off Meeting Menuju 10 Tahun Berturut-turut Opini WTP Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang digelar di Hotel Adimulya, Jalan Pangeran Diponegoro No. 8, Medan, Senin (14/08/2023).
Pemberian penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi kepada kabupaten dan kota yang telah berhasil meraih WTP lima kali atau lebih dan dalam rangka memeriahkan HUT ke-78 Kemerdekaan RI guna mendongkrak penyusunan laporan keuangan daerah dengan dijiwai semangat kemerdekaan.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mendorong agar semua pemerintah daerah (Pemda) se-Sumut bisa meraih opini WTP yang menandakan bahwa LKPD telah sesuai dengan standar akuntansi di Indonesia.
Dari 33 pemerintah kabupaten/kota di Sumut masih ada delapan daerah yang belum meraih WTP untuk LKPD tahun 2022, sedangkan 14 Pemda meraih WTP lebih empat kali berturut-turut. Ke-14 Pemda tersebut antara lain Labuhanbatu Utara 10 kali, Tapanuli Selatan dan Tapanuli Utara 9 kali, Humbahas dan Toba 7 kali, Samosir dan Asahan 6 kali, Tebing Tinggi, Batu Bara, Gunung Sitoli, Sibolga, Deli Serdang dan Serdang Bedagai masing-masing 5 kali, sedangkan Pemprov Sumut sudah 9 kali berturut-turut.
Menurut Edy Rahmayadi, WTP merupakan kewajiban bagi seluruh Pemda sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Walau begitu, untuk mencapainya bukan hal yang mudah.
“Bukan hal yang mudah untuk meraih ini, tetapi tentu ini kewajiban kita mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan, akuntabilitas dan juga transparan, kita ingin semua daerah di Sumut bisa meraih WTP,” kata Edy Rahmayadi.
“Lima kali berturut-turut mendapat bonus dari Kemenkeu, dan itu patut diapresiasi, kita (Pemprov Sumut) juga harusnya memberikan apresiasi kepada yang berhasil WTP, ini tanda awal baiknya pengelolaan keuangan, bisa kita pertanggungjawabkan,” sambung Edy.
Hadir pada acara tersebut Kepala BPK RI Perwakilan Sumut Eydu Oktain Panjaitan, Wakil Ketua DPRD Sumut Rahmansyah Sibarani serta kepala daerah se-Sumut. (AnS).
