DUMAI, Beritaimn.com – Kehadiran Presiden Joko Widodo dan rombongan menteri ke Kota Dumai rupanya tidak dimanfaatkan Pemerintah Kota Dumai untuk mengurusi beberapa masalah lokal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah satu contohnya: Pemko Dumai tidak menyampaikan aspirasi soal penyelesaian lahan konsesi ex-PT Caltex Pacific Indonesia yang kini dikuasai PT Pertamina Hulu Rokan. Lahan tersebut dulunya milik warga. Sudah pernah diberikan ganti rugi oleh negara. Namun belum lunas penuh.
“Saya kecewa, kenapa Pemko Dumai tidak mengagendakan masalah tanah konsesi yang sekarang di lahan PT PHR dengan Presiden Jokowi dan Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono. Padahal permasalahan itu sudah puluhan tahun. Dan semua orang di Dumai sudah tahu itu,” ungkap Wakil Ketua PDI-Perjuangan Dumai, Agoes Budianto, Sabtu (1/6).
“Sudah puluhan tahun tanah konsesi yang bermasalah itu tidak jelas statusnya hingga kini. Paling tidak ada pernyataan dari Presiden dan Menteri ATR/BPN soal itu. Bukan hanya melihat-lihat kantor BPN saja,” jelas Agoes.
Banyak masalah lokal Dumai yang tidak disampaikan Pemko Dumai ke Presiden Jokowi. Antara lain, Jembatan Sungai Mesjid yang hampir runtuh dan sudah lama dibiarkan mangkrak oleh PUPR Provinsi Riau, akibatnya tiap hari macet parah. Padahal itu adalah satu-satunya jalan akses ke kawasan industri Lubuk Gaung (belasan industri besar pengolah CPO). Warga juga pakai akses itu. Lebar jalan cuma ±6 m. Sangat berbahaya buat warga/motor. Selain itu ancaman banjir rob akibat turap pantai Dumai jebol.
Agoes menyatakan kecewa dengan lembeknya diplomasi Pemko Dumai.
“Sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan Pemerintah Pusat untuk Dumai. Tapi karena Pemko Dumai tidak ligat memanfaatkan kesempatan membuat pembangunan Dumai begini-begini saja. Tambahan Dana Bagi Hasil Migas yang ratusan miliar pun tidak jelas kebermanfaatannya,” ungkap Agoes. (J.joel.s).
