BEKASI, Beritaimn.com – Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, membantu 30 persen dari total anggaran yang dibutuhkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi, untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.
“Memang di SK pengangkatan, saya diamanatkan memfasilitasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024 dan menjadi prioritas tapi mungkin anggaran yang kami alokasikan hanya sebesar 30 persen dari total anggaran Pilkada 2024,” kata Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan, Jumat (26/8/2022).
Berdasarkan kajian Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Pilkada Kabupaten Bekasi 2024 diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp117,5 miliar yang tertuang dalam pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dani mengatakan, dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bekasi itu rencananya mulai dialokasikan pada tahun anggaran 2023 dan 2024.
“Kan sudah ada ketentuannya, berapa persen di 2023, berapa persen di 2024, nah itu yang akan kami penuhi,” ucapnya.
Dia mengatakan sumber pendanaan Pilkada 2024 tidak hanya berasal dari APBD Kabupaten Bekasi saja melainkan juga dari bantuan hibah KPU Provinsi Jawa Barat meski besarannya diperkirakan hanya sebesar Rp22,9 miliar saja. Pihaknya mengaku akan berdiskusi kembali dengan KPU Kabupaten Bekasi dan Provinsi Jawa Barat untuk mengatasi masalah keterbatasan anggaran yang dimaksud.
“Nanti kami akan berkoordinasi dengan Jabar dan bagaimana kewajiban sesuai dengan amanat undang-undang. Namun demikian kami memang punya keterbatasan anggaran dari sektor lain, nanti bermusyawarah lah,” kata dia
Ketua KPU Kabupaten Bekasi Jajang Wahyudin mengatakan, proyeksi anggaran penyelenggaraan Pilkada 2024 di daerah itu ditaksir sebesar Rp45 miliar lebih jika merujuk pelaksanaan pemilu serupa tahun 2017 yang menghabiskan anggaran sebesar Rp43,7 miliar.
“Ini baru sebatas proyeksi merujuk hasil pemilu sebelumnya. Jelas semakin bertambah anggaran karena jumlah pemilih ikut bertambah yang otomatis berpengaruh terhadap penambahan pembiayaan pengadaan logistik dan honor petugas ad hoc. Lumrah terjadi di seluruh kota dan kabupaten,” katanya. (***)
