Libatkan Mitra Kerja, Menteri Nusron Ajak MASKI Ikut Perkuat Manajemen Administrasi Pertanahan

- Penulis

Rabu, 26 November 2025 - 02:41 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Denpasar – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya peran Masyarakat Ahli Survey Kadaster Indonesia (MASKI) sebagai mitra strategis Kementerian ATR/BPN dalam mewujudkan administrasi pertanahan yang tertib, akurat, dan berintegritas. Hal ini disampaikan saat menjadi pembicara kunci dalam Musyawarah Nasional (Munas) MASKI 2025, di Bali, Selasa (25/11/2025).

“Bapak/Ibu adalah mitra strategis ATR/BPN. Karena itulah saya mengajak kita semua untuk bersama-sama membenahi dan memperbaiki manajemen land tenure dan manajemen administrasi pertanahan,” ujar Menteri Nusron dalam sambutannya.

Di hadapan ratusan anggota MASKI yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, Menteri Nusron mengatakan, kualitas pekerjaan Kementerian ATR/BPN sangat bergantung pada kualitas kinerja para surveyor kadaster. Semakin baik standar yang diterapkan MASKI, semakin kuat pula hasil pekerjaan pertanahan yang dihasilkan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia meminta MASKI untuk menyusun standar, quality assurance, quality control, serta code of conduct yang komprehensif bagi seluruh anggotanya. “Produk pertanahan itu harus dapat digunakan, harus prudent, dan harus punya dimensi risk management yang jelas. Semua harus dicek satu per satu, valid, dan solid tanpa penyimpangan sedikit pun,” tegas Menteri Nusron.

Berbagai persoalan pertanahan, menurut Menteri Nusron, selalu bermula karena ketidaklengkapan ataupun ketidakakuratan informasi fisik. “Kalau satu objek tanah bisa dimiliki dua sampai lima orang, pasti ada yang salah. Kebenaran fisik itu tunggal,” tegas Menteri Nusron dalam Munas yang bertemakan “Peningkatan Kompetensi dan Kepatuhan Hukum Surveyor Berlisensi dan Peluang Bisnis Data Kadastral dalam Ekosistem Pertanahan Indonesia”.

Baca Juga:  Polres Sergai Rekontruksi Adegan Penembakan Remaja

Di hadapan para peserta Munas, Menteri Nusron mengajak MASKI merumuskan aturan yang menguatkan profesionalitas, termasuk kemungkinan mewajibkan sertifikasi kompetensi tambahan terkait integritas dan risk management bagi seluruh surveyor independen. “Produk itu hanya akan kredibel jika prosesnya kredibel, dan yang paling paham soal proses adalah Bapak/Ibu sekalian,” tandasnya.

Dengan terselenggaranya Munas MASKI 2025, Menteri Nusron ikut mengucapkan selamat sembari menularkan semangat kepada para surveyor untuk menjaga integritas dan memastikan setiap informasi pertanahan disajikan dengan jelas dan akurat. “Jangan sampai hak kepemilikan masyarakat menjadi kabur karena kesalahan kadastral. Publik berhak mendapat informasi pertanahan yang se-transparan-transparannya,” tutupnya.

Dalam kegiatan ini juga berlangsung pemaparan dari sejumlah narasumber, antara lain, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II, Mohamad Gugus Perdana. Hadir mendampingi Menteri Nusron, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Shamy Ardian serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, I Made Daging dan jajaran. Turut hadir, Ketua Umum MASKI, Loerdi Latrianto. (LS/JR)

Tinggalkan Balasan

Follow WhatsApp Channel beritaimn.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Jalankan Inpres 8/2025, Pemerintah Sepakat Tetapkan TORA untuk Menanggulangi Kemiskinan Ekstrem
Tidak Ingin Dimanfaatkan Mafia Tanah dalam Pertarungan Sumber Daya Agraria, Menteri Nusron Ingin MASKI Perkuat Integritas
Rancang Regulasi yang Berpihak pada Rakyat Kecil, Kementerian ATR/BPN Tingkatkan Kompetensi SDM dalam Penyusunan Peraturan
Sat Reskrim Polres Tebing Tinggi Amankan Pelaku Spesialis Bongkar Rumah
Peesonil Sat Lantas Polres Batu Bara Cipta Kamseltibcarlantas Melalui Gatur Lalin
Kapolsek Lima Puluh AKP Salomo Sagala, S.H Pimpin Pengamanan Penyaluran BLT Kesra 2025
Atasi Masalah Tumpang Tindih, Menteri Nusron Dorong Penyusunan UU Administrasi Pertanahan Baru
RDP Bersama Komisi II DPR RI, Menteri Nusron Sampaikan Penanganan Sengketa Capai 99,45%
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 26 November 2025 - 02:44 WIB

Jalankan Inpres 8/2025, Pemerintah Sepakat Tetapkan TORA untuk Menanggulangi Kemiskinan Ekstrem

Rabu, 26 November 2025 - 02:42 WIB

Tidak Ingin Dimanfaatkan Mafia Tanah dalam Pertarungan Sumber Daya Agraria, Menteri Nusron Ingin MASKI Perkuat Integritas

Rabu, 26 November 2025 - 02:41 WIB

Libatkan Mitra Kerja, Menteri Nusron Ajak MASKI Ikut Perkuat Manajemen Administrasi Pertanahan

Rabu, 26 November 2025 - 02:39 WIB

Rancang Regulasi yang Berpihak pada Rakyat Kecil, Kementerian ATR/BPN Tingkatkan Kompetensi SDM dalam Penyusunan Peraturan

Selasa, 25 November 2025 - 15:18 WIB

Sat Reskrim Polres Tebing Tinggi Amankan Pelaku Spesialis Bongkar Rumah

Berita Terbaru