Pekanbaru : Kepada Aparat Penegak Hukum (APH) Provinsi Riau, khususnya APH yang ada di Kota Pekanbaru, agar memeriksa Kepala Sekolah (Kepsek) SMAN 7 Pekanbaru, yang bernama Amri, M.Pd karna diduga kuat melakukan praktek KKN melalui dana BOS Tahun Anggaran (TA) 2024 di SMAN 7 Kota Pekanbaru, Riau.
Praktek diduga KKN ini menuai sorotan masyarakat sekitar dan orang tua wali murid, Kamis (6/2/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Realisasi dana BOS TA 2024 pada item pemeliharaan sarana dan prasarana diduga tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat melalui Aplikasi OMSPAN
Anggaran Dana BOS pada TA 2024, dikucurkan ada Dua tahap, Tahap I + II senilai Rp 719.250.000 + Rp 701.493.287 dan pada item pemeliharaan sarana dan prasarana Tahap I dan II senilai Rp 43.236.000 + Rp 327.745.050, Tim investigasi awak media menilai anggaran tersebut tidak masuk akal dan terkesan digelembungkan.
Hal ini terkuak pada saat Tim investigasi awak media memantau langsung ke sekolah SMAN 7 Kota Pekanbaru.
Berdasarkan pantauan Tim awak media saat melakukan investigasi ke sekolah tersebut, Awak media melihat kondisi bangunan sekolah masih dalam keadaan baik, tanpa adanya tanda-tanda perbaikan yang signifikan dengan anggaran yang dikucurkan melalui dana BOS dan tentunya hal ini patut dicurigai
Yang menjadi pertanyaannya adalah apa yang diperbaiki oleh pihak sekolah dengan anggaran sebesar itu?
Seorang warga sekitar yang tidak ingin disebutkan namanya menyampaikan bahwa, “Bangunan sekolah SMAN 7 Pekanbaru, memang masih bagus, sehingga kami tidak melihat adanya pemeliharaan seperti perbaikan furnitur sekolah, pembangunan gedung baru dan yang lain sebagainya, yang dilakukan oleh pihak sekolah.
Selain itu, hasil pengecekan awak media pada aplikasi OMSPAN menunjukkan bahwa sekolah ini di tahun 2024 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 370.981.050 untuk pemeliharaan sarana dan prasarana (Tahap I dan II)
Dana BOS ini juga dilaporkan diperuntukkan untuk 959 Siswa, dan awak media masih meragukan jumlah siswa yang aktif yang menerimanya.
Tim investigasi awak media meminta agar Pemerintah, Inspektorat, Kejaksaan, serta pihak terkait segera melakukan investigasi serta audit untuk memastikan transparansi yang akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS di SMAN 7 Kota Pekanbaru.
Tim juga berharap kepada Kadis Pendidikan Provinsi Riau agar secepatnya mengevaluasi kinerja Kepala Sekolah SMAN 7 Kota Pekanbaru yang diduga telah bermain dengan cara cara yang kotor
Selain itu, ada beberapa item yang patut kita curigai, (Tahap I dan II) antara lain :
Rincian Penggunaan :
penerimaan Peserta Didik baru
Rp. 0 + Rp 88.960.000
pengembangan perpustakaan dan/atau layanan pojok baca
Rp. 203.772.800 + Rp 258.144.000
pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain
Rp. 137.665.000 + Rp 15.139.700
pelaksanaan kegiatan evaluasi/asesmen pembelajaran dan bermain
Rp. 28.287.200 + 0
pelaksanaan administrasi kegiatan Satuan Pendidikan
Rp. 32.901.000 + Rp 180.269.250
pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan
Rp. 19.650.000 + Rp 32.850.000
Pemeliharaan sarana dan prasarana
Rp. 43.236.000 + Rp 327.745.050
Penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kompetensi keahlian
dan uji kompetensi kemampuan bahasa Inggris berstandar internasional dan
bahasa asing lainnya bagi kelas akhir SMK atau SMALB
pembayaran honor
Rp. 20.000.000 + Rp 30.000.000
Total Dana Tahap I dan II
Rp. 1.418.620.000
Saat salah satu tim investigasi awak media mengkonfirmasi Kepsek SMAN 7 yang bernama Amri M.Pd, via WhatsApp nya yang bernomor 0812-7535-4xx
Dirinya mengatakan,”saya akan berkordinasi atau melakukan rapat dengan Komite dulu, dan akan segera melakukan klarifikasi, dalam minggu ini, kalau bisa kita duduk dulu (Ngopi), tutup Kepsek Amri.
Yang menjadi pertanyaan tim investigasi awak media adalah apa hubungannya dana Bos dengan pihak Komite sekolah?red
Bersambung……….
(Tim, rls /Mtg/Ds)
