Jakarta – Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPP Polri) menyatakan dukungannya kepada Nanny Hadi Tjahjanto, isteri Menko Polhukam Marsekal TNI (Purn) Dr (HC) Hadi Tjahjanto, SIP untuk menjadi ketua umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani) periode 2024-2029.
Ketua Umum KBPP Polri Dr Evita Nursanty, MSc menyatakan dukungan tersebut setelah bertemu dan melakukan berbagai diskusi dengan Nanny Hadi Tjahjanto di Jakarta, Senin (14/10/2024).
Kepada wartawan usai pertemuan dengan Nanny Hadi Tjahjanto, Evita meyakini Nanny Hadi Tjahjanto mampu memperjuangkan peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan hak perempuan. Apalagi dukungan itu memungkinkan karena Nanny Hadi Tjahjanto juga adalah keluarga Polri, sebagai anak Brimob.
“Dalam AD/ART maupun Tri Setia KBPP Polri mengamanatkan KBPP Polri akan memberikan dukungan kepada keluarga Polri yang sedang berkontestasi dalam pemilihan di setiap jenjang atau bidang tertentu. Jadi KBPP Polri mendukung beliau untuk menjadi ketua umum Kowani, dan itu amanat AD/ART dan Tri Setia,” ucap Evita.
Menurut Evita, kepada isteri mantan Panglima TNI itu, KBPP Polri sudah menyampaikan berbagai masukan atau pemikiran yang bisa kelak diperjuangkan sebagai ketua umum Kowani. Salah satunya adalah bagaimana Kowani bisa mengarus-utamakan program pemberdayaan ekonomi perempuan, peningkatan kualitas hidup perempuan, peningkatan perlindungan hak perempuan hingga penguatan kelembagaan dalam mengurusi isu perempuan.
“Sebagai Ibu Bangsa, Kowani bisa mengamanatkan kewajiban utama Wanita Indonesia menjadi ‘Ibu Pemberdayaan Ekonomi Bangsa”, dijadikan common platform Kowani yaitu mendekatkan perempuan ke dalam Pembangunan ekonomi, yang dimulai dari keluarga. Hal ini sejalan juga dengan harapan pemerintahan baru untuk pertumbuhan ekonomi 8 persen,” sambung Evita.
Evita Nursanty mengakui ada berbagai perkembangan yang cukup baik belakangan ini terkait isu-isu perempuan dan anak.
Tapi harus disadari tantangan juga makin berat. Misalnya, dari sisi kualitas hidup perempuan, kita lihat fakta di lapangan angka kematian ibu melahirkan masih tinggi dimana tahun 2023, Angka Kematian Ibu di Indonesia meningkat menjadi 305 per 100.000 kelahiran hidup dari 205 per 100.000 kelahiran hidup tahun 2022). Lalu lama sekolah masih rendah, terbatasnya keterampilan dan upah kerja yang minim, perempuan di legislatif masih belum mencapai kuota 30 persen.
Terkait perlindungan hak perempuan ditemukan kasus kekerasan terhadap perempuan masih tinggi, tindak pidana perdagangan orang khususnya perempuan untuk dieksploitasi seksual komersial dan kerja paksa masih tinggi, dan disisi lain perlindungan dan pemenuhan hak-hak terhadap pekerja perempuan di sektor informal termasuk pekerja migran masih lemah.
Begitu juga isu-isu lain seperti isu stunting, dimana perempuan menjadi ujung tombak bagi perbaikan atau penurunan angka stunting. Apalagi faktanya tidak ada satu daerah pun yang secara konsisten berhasil menekan prevalensi stunting. Stunting ini tidak boleh hanya sekadar diomongkan tapi harus ada aksinya.
Intinya, KBPP Polri berharap Kowani ke depan harus mampu menarik kembali isu perempuan ke tengah ke pusat perhatian publik, dan aktif dalam mencari solusi nyata, dengan mengerahkan sumber daya yang dimilikinya, serta tentunya sesuai kapasitasnya sebagai organisasi.
“Kita harus akui di berbagai hal ada kemajuan selama ini, namun tantangan ke depan makin besar. Jadi KBPP Polri berharap Kowani ke depan bergerak, menyusun program berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh perempuan di atas. Kita mau Kowani ini tampil dengan peran kesejarahannya seperti dulu dan menjadi benar-benar suara kaum perempuan Indonesia seutuhnya. Menjadi problem solver. Dan kami melihat Ibu Nanny mampu untuk itu. Beliau berpengalaman banyak di berbagai organisasi,” sambung Evita lagi. (*)
