Balikpapan,Beritaimn.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tiba di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Kamis (12/09/2024). Kehadirannya kali ini untuk mengikuti Sidang Kabinet Paripurna bersama Menteri dan Kepala Lembaga Kabinet Indonesia Maju di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada esok hari.
“Saya senang bisa kembali ke Balikpapan, dari Surabaya langsung tadi. Setelah ini langsung menuju ke IKN. Besok akan digelar Sidang Kabinet Paripurna membahas berbagai hal strategis, yang saya tahu tentang transisi kepemimpinan dari Pak Presiden Joko Widodo ke Bapak Presiden Terpilih, Pak Prabowo Subianto. Ini penting, sebuah fase yang perlu kita kawal bersama,” ujar Menteri AHY.
Ia menginginkan proses transisi kepemimpinan akan berjalan baik pada 20 Oktober mendatang, termasuk di Kementerian ATR/BPN. “Saya sendiri sambil terus berusaha untuk menuntaskan tugas-tugas, target-target pencapaian sampai dengan Oktober 2024 ini,” ungkap Menteri AHY.
Menteri ATR/Kepala BPN memastikan jajarannya telah menyiapkan baseline yang akan diserahkan kepada pemerintahan baru. “Ini penting untuk mengetahui mana saja yang sudah on the track, yang sudah baik capaiannya agar bisa dilanjutkan. Tapi juga ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk bisa dikawal bersama-sama agar tentu bisa semakin baik ke depan,” tuturnya.
Adapun kedatangan Menteri AHY di Kota Balikpapan disambut oleh Staf Khusus Menteri Bidang Hukum dan Perundang-Undangan, Sigit Raditya; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur, Deni Ahmad Hidayat beserta jajaran; Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, Herman Hidayat; dan sejumlah Kepala Kantor Pertanahan di Provinsi Kalimantan Timur.
Turut mendampingi Menteri AHY, Staf Khusus Bidang Manajemen Internal, Agust Jovan Latuconsina dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis. Setibanya di Bandara Internasional Sepinggan Balikpapan, Menteri AHY berbincang dengan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju. (YS/PHAL-Humas Kantor Pertanahan Kota Salatiga)
[18/9, 14.53] +62 812-1506-8484: 445 Kantah Implementasikan Sertipikat Tanah Elektronik, Wamen ATR/Waka BPN: Ini Melampaui Target
Jakarta – Rapat Pimpinan (Rapim) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali diadakan untuk evaluasi dan monitoring capaian program-program strategis dalam kurun 3 minggu terakhir. Dalam Rapim ini, Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa salah satu amanah Presiden Joko Widodo, yakni implementasi Sertipikat Tanah Elektronik, pencapaiannya sudah berjalan melampaui target.
“Implementasi Sertipikat Tanah Elektronik saat ini sudah semakin masif kita jalankan. Total ada 445 Kantor Elektronik dan 31 provinsi yang sepenuhnya menjalankan layanan elektronik. Sehingga, total Sertipikat Tanah Elektronik saat ini sejumlah 865.646 Sertipikat Tanah Elektronik yang diterbitkan, ini melampaui target Kantah,” ujar Raja Juli Antoni di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Rabu (11/09/2024).
Arahan Presiden Joko Widodo kepada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat dilantik menjadi Menteri ATR/Kepala BPN berikutnya ialah mendorong legalisasi aset melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Sehubungan dengan itu, Wamen ATR/Waka BPN menyebut progres capaian PTSL saat ini sudah sesuai atau on the track.
“Saya lihat progres PTSL sudah on the track. Akumulasi pendaftaran tanah nasional saat ini sudah mencapai 117,4 juta bidang tanah. Jadi tersisa target sebanyak 2,6 juta bidang. Saya optimis pada 2024 target pendaftaran tanah bisa tercapai,” jelas Raja Juli Antoni.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana mengungkapkan, berdasarkan Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI, target realisasi anggaran per September 2024 mencapai 59% dan menunjukkan peningkatan daripada capaian saat Januari-Agustus 2023 lalu.
“Terkait realisasi fisik, juga menjadi catatan kita semua. Saat ini yang telah mencapai di atas 70% adalah Dokumen Persetujuan Substansi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota, Peta Panjang Batas Kawasan Hutan, dan Peta Bidang Tanah PTSL. Ini yang menjadi perhatian kita semua bagaimana realisasi-realisasi lainnya seperti Sertipikat Hak atas Tanah PTSL, Redistribusi Tanah, Akses Reform, Zona Nilai Tanah maupun penanganan sengketa, konflik dan kejahatan pertanahan,” jelas Suyus Windayana.
Lebih lanjut, Suyus Windayana juga membahas terkait implementasi Sertipikat Tanah Elektronik. Ia terus mendorong agar seluruh Kantor Pertanahan di Indonesia dapat 100% menjalankan layanan elektronik. Ia mengimbau agar pelayanan pertanahan elektronik semakin ditingkatkan.
“Terkait peningkatan layanan, kita sudah siapkan bagaimana nanti peralihan hak atas tanah dapat diproses secara elektronik, sehingga lebih cepat. Saya pikir Bapak dan Ibu bisa berlatih bagaimana proses pelayanan agar dilaksanakan dengan baik,” pungkas Suyus Windayana.
Adapun Rapim ini diikuti oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, serta Pejabat Administrator di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
(AR/FA/GE-Humas Kantor Pertanahan Kota Salatiga)
