MANADO SULUT, Beritaimn.com – Pesta HUT ke 44 SMKN3 manado provinsi Sulawesi Utara, pada Selasa (13/9/2022) di Gedung dan halaman sekolah tempat puncak Acara, ketika acara ibadah informasi sepertinya siswa siswi tidak tertatah rapih alias siswa berserakan dan berteriak teriak ketika ada hal tidak terlihat baik di puncak acara dan ibadah.
Saat acara HUT SMKN3 ini berlangsung hampir semua tamu di dominasi dari Pejabat Pemerinta Kota madya manado begitu juga satpol PP yang hadir dari Pol pp manado dan yang dari Provinsi tidak ada kelihatan sama sekali,
Sementara secara garis Hirarki kepemimpinan Sekolah SMA-SMK negeri maupun swasta yang bertanggung jawab penuh pihak provinsi sulawesi utara dan bukan Kotamadya,
Publik menyesalkan prilaku oknum PLT ibu kepala sekolah dalam hal diduga tidak mengerti dalam melaksanakan penghormatan secara garis hirartki atau Komando, dan Wartawan mendapat Informasi bahwa Kepsek tersebut hanya diduga hanya di tunjuk oleh Seorang ibu kepala dinas pendidikan provinsi Sulut seorang dokter,
Wartawan media IMN juga mendapat dari sumber yang terpercaya dan namanya enggan di publikasikan mengatakan, Seorang ibu Ane Dondokambey sebagai staf khusus Gub bidang pendidikan tidak dihormati alias dibiarkan begitu saja nanti selesai acara baru PLT ( Pelaksana Tugas) kepsek mengatakan adah kote padahal sempat duduk berdampingan dengan langsung dengan PLT, namun dibiarkan dan pindah ke tempat duduk ke pemerintah kota manado, pada waktu acara berlangsung nanti selesai acara baru.
Masih dari sumber berkata Oknum plt kepala sekolah mengatakan ibu ane terlambat padahal ibu Dondokambey staff khusus gubernur Sulawesi utara bidang pendidikan ikut beribadah, apakah ini PLT kepsek sengaja atau pura pura tidak tahu, memang dari awal ada beberapa guru bertanya siapa2 pejabat yg akan diundang dgn enteng menjawab oh walikota manado dan walikota, terus dari provinsi Sulut dia katakan oh ada Ane enteng skali tutur guru kepsek PLT smkn3 manado. Malahan sambutan dari pemerintah diberikan kesempatan kepada pemerintah kotamadya bukan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, ia kalau boleh pihak pemerintah Sulawesi Utara harus tindak tegas orang yang tidak bisa menghargai garis Hirarki, sampai pencopotan,” tutup Sumber
(Tim-JS).
