Berita IMN.com-SELATPANJANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau menggelar rapat paripurna bertempat di Balai Sidang DPRD Kepulauan Meranti, Rabu (5/6/2024) sore.
Ada dua agenda yang dibahas dalam paripurna tersebut, yakni Laporan Pansus sekaligus Keputusan DPRD tentang Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2023. Kemudian Laporan Pansus sekaligus Persetujuan dan Pengesahan Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh.
Wakil Ketua DPRD Kepulauan Meranti, H. Khalid Ali, S.E menjelaskan adapun rapat paripurna dilaksanakan atas Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Nomor : 07/Kpts-DPRD/KBM/V/2024 Tentang Perubahan Penetapan Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti.
“Kami memandang, bahwa rapat paripurna dewan sore hari ini amat penting, karena DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti akan menyerahkan rekomendasi berupa Keputusan DPRD, tentang Pelaksanaan Pemerintahan terhadap LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2023, yang telah disampaikan kepada DPRD oleh Plt.Bupati Kepulauan Meranti, pada Rapat Paripurna Dewan tanggal, 16 April 2024 yang lalu,” ujarnya.
Dijelaskannya, laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah tersebut, telah dibahas oleh DPRD secara internal melalui Pansus dan juga pembahasan yang telah dilakukan bersama OPD terkait, dan Pansus telah bekerja sesuai dengan mekanisme yang ada, dan dilanjutkan dengan Laporan Pansus LKPJ, yang akan ditetapkan menjadi keputusan Dewan, sebagai rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2023.
“Tujuannya adalah untuk memberi masukan dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam rangka perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kedepan, hal ini sejalan dengan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 01 Tahun 2019 didalam Pasal 159 ayat (6) huruf b, angka 1, 2 dan 3,” ungkapnya.
Kemudian, laporan Pansus 1 LKPj Kabupaten Kepulauan Meranti disampaikan oleh juru bicara Dedi Lubis. Dijelaskannya bahwa berdasarkan Keputusan DPRD Nomor 02 Tahun 2024 tentang Pembentukan Pansus I LKPJ Kabupaten Kepulauan Meranti, bahwa sebagaimana tercatat pada risalah rapat paripurna DPRD Meranti bahwa Penyampaian LKPj Kepala Daerah T.A 2023 telah disampaikan pada
tanggal 16 April 2024, sesuai dengan PP 13 Tahun 2019.
Juncto Permendagri 18 Tahun 2020 bahwa Rekomendasi DPRD harus disampaikan kepada Kepala Daerah paling lambat 30 Hari setelah paripurna penyampaian LKPJ kepada DPRD. Untuk itu, selama 30 Hari tersebut, sesuai dengan tahapan sebagaimana dimuat pada Peraturan Tata Tertib DPRD Meranti bahwa pansus melakukan pembahasan dan penilaian terhadap 3 hal substansi antara lain :
1. Capaian pelaksanaan program dan kegiatan, serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan;
2. Kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya; dan
3. Tindak lanjut rekomendasi dewan perwakilan rakyat daerah tahun anggaran sebelumnya. Dalam melakukan pembahasan dan penilaian terhadap 3 hal diatas pansus LKPJ telah melaksanakan kegiatan antara lain :
1. Rapat Kerja Internal Pansus dalam rangka menentukan mekanisme pembahasan dan schedule pansus LKPJ.
2. Rapat Kerja bersama Komisi-Komisi terkait tindak lanjut rekomendasi Pimpinan DPRD dalam rangka membahas LKPJ menjadi dua tahapan pembahasan, yaitu pada tingkat Komisi dan di tingkat pansus.
3. Rapat Dengar Pendapat bersama Seluruh OPD yang melaksanakan 38 Urusan Pemerintahan sesuai kewenangan sebagaimana telah ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.
4. Konsultasi ke Biro Pemerintahan dan OTDA Provinsi Riau dan Direktorat Jenderal OTDA Kementerian Dalam Negeri RI dalam rangka memperoleh input dan perbaikan terhadap tatacara penilaian dan rekomendasi untuk LKPJ.
5. Rapat Finalisasi terhadap pemantapan muatan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ. Setelah melalui berbagai tahapan pembahasan dan penilaian terhadap LKPJ T.A 2023 maka dapat disampaikan bahwa hasil pembahasan LKPJ tersebut dapat kami sampaikan sebagai berikut :
1. Pendahuluan
Menindaklanjuti Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah T.A 2023 sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti pada rapat paripurna tanggal 16 April 2024 yang lalu, maka dibentuk pula Pansus LKPJ melalui Keputusan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 02 Tahun 2024, tanggal 17 April 2024 yang ditugaskan untuk membahas dan menganalisa secara komprehensif terkait capaian kinerja program/kegiatan dan capaian realisasi anggaran dari seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran sebagaimana yang dimuat dalam dokumen LKPJ Tahun Anggaran 2023.
Dari pembahasan LKPJ tersebut, menghasilkan beberapa rekomendasi, tentunya melalui proses tela’ah secara objektif oleh Pansus LKPj. Pansus juga telah melakukan berbagai kegiatan
pembahasan baik melalui rapat-rapat kerja secara internal serta rapat kerja bersama OPD terkait dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana a quo. Hal tersebut dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan input dan menganalisa muatan laporan
yang disajikan dalam dokumen LKPJ Tahun Anggaran 2023.
Sehingga hasil analisa tersebut berupa rekomendasi bersifat konstruktif bagi penyelenggaraan pemerintahan
daerah Kabupaten Kepulauan Meranti agar lebih baik di tahun mendatang. Rekomendasi ini dibuat semata-mata dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi DPRD yang diamanatkan
oleh peraturan perundang-undangan serta menjalankan amanat yang diberikan oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti.
II.Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pembentukan Pansus I, II dan III DPRD Kabupaten Kepulauan
Meranti.
III. Keanggotaan Pansus I LKPj DPRD
Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun
Anggaran 2023.
1. Fauzi Hasan, SE., M.I.Kom, sebagai penanggungjawab
2.H. Khalid Ali, SE, sebagai koordinator
3. Iskandar Budiman, SE., M.IP, sebagai koordinator
4. H. Taufiek, S.M, sebagai ketua
5. Dedi Yuhara, Wakil Ketua
6. Sopandi, S.Sos , anggota
7. Pauzi, S.E., M.I.Kom, anggota
8. Muhammad Syafi’i, anggota
9. DR. M. Tartib, M.Si., M.Kn, anggota
10. Pandumaan Siregar, S.P, anggota
11. Muzamil, S.M., M.M, anggota dan
12. Bobi Haryadi, sebagai anggota.
IV. Materi dan Waktu Pembahasan
Materi pembahasan Pansus adalah LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2023. Sedangkan waktu pelaksanaannya dilaksanakan pada tanggal 17 April sampai dengan 3 Juni 2024.
V. Metode Penilaian
Metode penilaian LKPJ Bupati Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2023 merujuk pada UU Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah juncto Permendagri 18 Tahun 2020.
VI. Proses Penilaian
Proses penilaian dilakukan dengan cara menganalisis Program dan Kegiatan yang tercover dalam APBD Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Dokumen Perencanaan
Pembangunan yaitu RPJMD, RKPD, Renstra, dan dokumen APBD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2023 beserta Perubahannya, kemudian disandingkan dengan document pendukung seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) serta hasil-hasil konsultasi kunjungan kerja maupun permintaan klarifikasi kepada OPD terkait.
VII. Hasil Pembahasan dan Rekomendasi Berdasarkan hasil kajian dan telaah Panitia Khusus I LKPj DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap Dokumen LKPJ Kepala Daerah T.A 2023 dapat disampaikan sebagai berikut :
Bab I Latar Belakang
Pada BAB I masih ditemukan beberapa landasan hukum yang sudah dicabut/diupdate tapi masih tertuang pada BAB I LKPJ Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2023.
Bab II
Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pada BAB II masih belum ditemukan penjelasan pergeseran anggaran pada struktur APBD T.A 2023 dalam
bentuk tabel sehingga ketika ditemukan masalah ketidak sesuaian pagu pada masing-masing OPD akan sulit untuk
dilakukan penyesuaian dalam rangka untuk menghitung capaian kinerja dan capaian realisasi anggaran. Khususnya pada analisa dokumen LRA, RFK, DPPA dan Dokumen
LKPJ itu sendiri.
Bab III
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah
Pada penyajian BAB III pansus menemukan adanya ketidakcocokan antara data yang tertuang di dalam dokumen LKPJ Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2023 dengan data yang diserahkan OPD kepada Pansus LKPJ pada saat rapat kerja, yang kemudian telah disepakati untuk dilakukan justifikasi oleh Bupati melalui OPD
penanggungjawab yang kemudian perlu menjadi catatan kedepan agar document disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV
Tugas Pembantuan Penyelenggaraan tugas pembantuan yang merupakan cerminan dari sistem dan prosedur penugasan pemerintah kepada daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai pembiayaan, SDM serta kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada
instansi pemberi tugas. Secara umum, terdapat kendala tersendiri untuk masingmasing tugas pembantuan. Masalah ketidakmampuan SDM dalam pelaksanaan program baik yang bersifat
administratif, tenaga ahli maupun teknis masih menjadi kendala utama terselenggaranya program yang ada.
Faktor birokrasi, baik yang berkaitan dengan instansi tertentu dan anggaran yang menjadi faktor penghambat
terlaksananya program.
Untuk itu Pansus merekomendasikan agar Pemberian Tugas Pembantuan (TP) kepada daerah agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum yang bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pembangunan daerah kedepannya agar lebih baik lagi.
VIII. Kesimpulan
Dari Hasil Pembahasan tersebut di atas, maka Panitia Khusus Perumus Rekomendasi DPRD Kabupaten
Kepulauan Meranti atas LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2023 menyampaikan
kepada Paripurna Dewan yang terhormat untuk dapat menetapkan hasil-hasil pembahasan, catatan dan rekomendasi Pansus untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Tentang Catatan dan
Rekomendasi DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2023, untuk diserahkan kepada Saudara Bupati Kepulauan Meranti agar ditindaklanjuti demi perbaikan-perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti kedepan serta Laporan Pansus ini merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dari dokumen hasil catatan dan rekomendasi DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti.
Selanjutnya, Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar dalam sambutannya mengucapkan terima kasih dan apresiasi serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti melalui tim Pansus LKPJ Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2023, atas dedikasi dan kontribusinya dalam penyempurnaan LKPJ Kabupaten Kepulauan Meranti melalui catatan-catatan strategis yang berisikan saran, masukan, koreksi, dan atau rekomendasi.
“Seluruh catatan dan rekomendasi tersebut akan menjadi acuan dan pondasi bagi kami pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik di Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun anggaran berikutnya,” ujarnya.
Diungkapkannya pula, pada tahun 2023 banyak keberhasilan yang telah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti capai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Walaupun di sisi lain masih terdapat kekurangan di berbagai sektor, permasalahan pembangunan yang kita hadapi kedepan semakin penuh tantangan, banyak faktor yang menjadi hambatan dalam penyelenggaraan Pembangunan.
“Untuk itu, patut kiranya kita perkuat komitmen pembangunan melalui pelaksanaan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2024 dan penyiapan rencana kerja pemerintah daerah yang semakin partisipatif dan adaptif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat kedepannya. Bersama ini saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya seluruh stakeholders pembangunan, forkopimda, segenap pimpinan dan anggota DPRD serta jajaran perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti termasuk jajaran pemerintahan desa dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti secara keseluruhan, serta pihak swasta yang telah memberikan dukungan dan bekerja keras bahu membahu melaksanakan urusan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan di tahun 2023 yang lalu,” ungkapnya.
Asmar juga mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kepada seluruh anggota dewan yang terhormat, atas kerja kerasnya dalam menyampaikan catatan dan rekomendasi DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban tahun 2023 yang telah kami sampaikan dan atas segala perhatian dan dukungan kepada pemerintah daerah sehingga program pembangunan dapat terlaksana dan bersinergi dengan baik.
“Kami berharap agar kemitraan yang sudah tercipta sedemikian baik antara pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti dapat terus terjaga, terbina dan bahkan lebih ditingkatkan lagi di masa yang akan datang,” harapnya.
Selanjutnya, agenda dilanjutkan dengan Laporan akhir pansus B DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, serta pengambilan keputusan terhadap ranperda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, sekaligus pendapat akhir Bupati. Ketua Pansus B, Al Amin menunjuk Pauzi S.E, M.I.Kom sebagai juru bicara Pansus B, untuk menyampaikan Laporan hasil Kerjanya.
Dalam sambutannya, Plt Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti yang telah mengesahkan Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh menjadi Peraturan Daerah.
Menurutnya, pentingnya Ranperda ini ditetapkan menjadi Perda diharapkan dengan adanya Perda ini dapat menjadi pedoman dalam mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh, mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur, serta mengupayakan adanya peran aktif masyarakat dalam pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh, dan permukiman kumuh di Kabupaten Kepulauan Meranti.
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Dasar 1945 bahwa rumah adalah salah satu hak dasar untuk rakyat. Oleh karena itu, setiap warga negara berhak memiliki tempat tinggal dan mendapat lingkungan rumah yang baik, nyaman dan sehat yang merupakan kebutuhan dasar manusia. Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui upaya pengelolaan secara terencana, terpadu, profesional, dan bertanggungjawab serta selaras, serasi dan seimbang dengan pemanfaatan ruang agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak, terjangkau, sehat, aman dan harmonis serta berkelanjutan.
“Selanjutnya, untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diamanahkan dalam Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telah menyampaikan Ranperda tersebut untuk dilakukan fasilitasi oleh Gubernur Riau sebelum mendapat persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD, dan sudah mendapatkan hasil fasilitasi dari Gubernur Riau berdasarkan Surat Gubernur Riau Nomor 100.3.2/HK/1486, tanggal 30 April 2024, Hal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti,” jelasnya.
“Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti khususnya kepada Pansus DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti serta segenap pimpinan perangkat daerah dan pihak-pihak terkait yang telah melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dan telah melalui berbagai tahapan sehingga Ranperda ini dapat disahkan menjadi Perda.
Tentunya kita memiliki harapan yang sama agar Perda ini dapat dilaksanakan dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti,” ungkapnya.
(Humas Setwan)
