Bathin Solapan, Riau – Kelompok Masyarakat Duri 13 yang dipimpin oleh Andika Sakai dari Suku Sakai Bathin Sobanga menyatakan keteguhan mereka untuk bisa mengelola sendiri kebun sawit seluas 364 hektare (Ha). Lahan ini merupakan bagian dari kebun yang sebelumnya dikelola oleh pihak yang diidentifikasi sebagai Handoko eks PT SIS di wilayah Desa Bumbung, Kecamatan Bathin Solapan, yang selama ini diketahui berkonflik dengan kelompok masyarakat setempat.
Total luasan kebun yang dimaksud adalah 833,95 Ha dan telah disita serta disegel oleh Satuan Tugas Penertiban Kebun dalam Kawasan Hutan (Satgas PKH) sejak tiga bulan.
Dalam keterangannya terhadap awak media, Andika Sakai, atas nama Kelompok Masyarakat Duri 13, menyampaikan permohonan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto agar dapat memperhatikan nasib mereka sebagai masyarakat lokal dan tempatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami bermohon kepada Bapak Presiden Prabowo agar kiranya bisa memperhatikan kami masyarakat lokal dan tempatan demi kemajuan kearifan lokal,” ujar Andika. “Kelompok kami kami bina demi kemajuan perekonomian dan pengentasan kemiskinan, maka kami ingin mengelola sendiri dengan luasan 364 Ha yang tergabung didalam luasan 833,95 Ha yang disegel PKH,” tambahnya.
Masyarakat Duri 13 menyatakan rasa syukur dan apresiasi atas program Presiden Prabowo Subianto dalam menertibkan kebun-kebun yang berada di kawasan hutan. Mereka menilai langkah ini sebagai upaya konkret negara dalam menegakkan aturan dan memberikan kepastian hukum.
Namun, di saat yang sama, kelompok ini juga menyoroti adanya dugaan ketidakadilan dalam penindakan yang dilakukan oleh Satgas PKH di wilayah Kecamatan Bathin Solapan.
“Kami masyarakat bersyukur dengan ada program dari presiden Prabowo menertibkan kebun dalam kawasan hutan,” kata Andika Sakai.
Ia kemudian membandingkan penindakan terhadap perusahaan besar di wilayah mereka:
* PT MURINI dengan luas kurang lebih 7.000 Ha dalam kawasan hutan, baru disegel 315 Ha.
* PT SIS dengan luas kurang lebih 5.000 Ha, baru disegel 700 Ha.
“Kalau kami menilai ada ketidakadilan dalam penindakan oleh Satgas PKH. Maka dari itu, kami akan terus menyuarakan agar lebih diutamakan perusahaan besar kebun dalam kawasan hutan,” tegas Andika.
Kelompok Masyarakat Duri 13, yang beranggotakan kurang lebih 300 Kepala Keluarga (KK), berharap diberikan kebebasan dan izin untuk mengelola lahan sawit tersebut secara mandiri.
“Kami atas nama kelompok masyarakat Duri 13 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo, agar kami diberikan kebebasan dalam mengelola kebun sawit kelompok kami yang beranggotakan kurang lebih 300 KK,” tutup Andika, dengan harapan pemerintah pusat dapat memberikan solusi yang berpihak pada masyarakat adat dan lokal.
