Wakil Ketua KNPI Riau Ade Monchai Soroti Kinerja Dirut PT. PHR Yang Dinilainya Tidak Profesional

Wakil Ketua KNPI Riau Ade Monchai Soroti Kinerja Dirut PT. PHR Yang Dinilainya Tidak Profesional

 

BeritaIMN Com. Pekanbaru – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Riau menyoroti kinerja Direktur Utama PT. Pertamina Hulu Rokan (PHR) yang dinilai sangat buruk dan meminta agar segera mundur dari jabatannya. Sabtu (14/1/2023).

KNPI Provinsi Riau menilai bahwa Dirut PT. PHR saat ini tidak profesional mengelola Perusahaan BUMN tersebut dan menilai Dana CSR yang tak tepat sasaran serta tender yang tak transparan.

Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua KNPI Provinsi Riau Ade Monchai kepada Media ini, ” Sejumlah aktivitas maupun program PHR selalu tidak transparan, Karena pejabat pengadaan di PHE dan PHR dijabat seorang Pejabat Sementara atau Pjs “.

Lebih lanjut Ade Monchai menyebutkan, ” Pjs VP Procurement & Contracting PT PHR Erwin Karouw, memegang jabatan strategis pengadaan barang dan jasa senilai tak kurang dari Rp 500 miliar. Padahal Pjs tidak dapat mengambil keputusan yang sifatnya mengikat dengan konsekuensi hukum “.

Terkait hal tersebut KNPI Provinsi Riau mendesak Direktur Utama PHR agar segera mundur dari jabatannya karena tidak profesional dlm mengelola PHR, Juga terkait Tentang biding (lelang tender) yg tidak transparan, Rekrutmen pekerja lokal yg tidak terbuka karena banyak hasil dari titipan para kolega (Rekomendasi), Serta pengelolaan dana CSR yang tidak tepat sasaran “. Ujar Ade.

Ade Monchai juga menerangkan bahwa, ” Setiap adanya pengadaan barang di SKK Migas, Pjs langsung main tunjuk kontraktor, tanpa adanya lelang. Jadinya perusahaan lain tak bisa ikut. Pengadaan barang dan jasa perlu ditunjuk pejabat atau panitia definitif, Karena kemungkinan akan terjadi penyimpanan jika Pjs seenaknya dalam menunjuk rekanan tender “.

” Pengadaan barang dan jasa yang menjadi kewenangan dan tanggungjawabnya secara melekat dan independen. Pjs nanti susah kalau ada persoalan hukum, misalnya terjadi sanggah dalam proses pengadaan lelang,” Paparnya.

Ditempat yang sama Wakil Ketua Bidang Siber dan Intelijen KNPI Provinsi Riau Nurman Panjaitan menambahkan bahwa, ” Yang menjadi sorotan Kami yaitu pada saat diadakannya rekrutmen tenaga kerja. PT PHR dinilai tidak terbuka dalam proses dan mengungkap hasil rekrutmen tersebut.

” Rekrutmen hanya dilakukan secara persentase saja di daerah, tapi tidak ada secara rinci datanya. Hanya berdasar persentase dari beberapa universitas kerjasama tampa keterbukaan “.

” Kami menilai bahwa pengelolaan corporate social responsibility (CSR) tidak pernah dipublikasikan secara terbuka, kalau ditanya baru dibuka. Harusnya itu kan jadi informasi yang terbuka untuk umum dan diketahui oleh Masyarakat “. Tutup N. Panjaitan.

HR…