Rapat Paripurna Penyampaian Nota Penjelasan Bupati Sampang LKPJ 2022

Spread the love

SAMPANG –  Beritaimn. com. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang menyelenggarakan Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Rekomendasi Komisi Atas (LKPJ) Bupati Sampang Tahun Anggaran 2022. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Sampang, Fadol yang dilaksanakan di Ruang Rapat Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sampang, Selasa, 28/03/2023

Ketua DPRD Kabupaten Sampang Fadol dalam Penyampaian rekomendasi Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dan Pengesahan Dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif serta Pengumuman Nama-Nama Anggota Panitia Khusus (Pansus) LKPD Bupati Tahun Anggaran 2022.

“Atas rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2022, Bupati akan menindaklanjuti rekomendasi DPRD kepada Organisasi Perangkat Daerah untuk dilakukan perbaikan dan peningkatan kinerja,”jelasnya.

Bupati Sampang mengucapkan terimakasih atas apa yang telah disampaikan anggota DPRD Kabupaten Sampang, dan menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang atas fungsi pengawasan DPRD, yang pada akhirnya ditujukan kembali kepada Kepala Daerah berupa catatan-catatan strategis dalam keputusan DPRD untuk perbaikan atau peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada masa mendatang

“ini merupakan bagian dari evaluasi capaian kinerja pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Bateng yang telah dilaksanakan pada tahun lalu,” Ungkapnya

Dijelaskan, penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2022 merupakan agenda konstitusional tahunan yang secara yuridis formal diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Disebutkan, sesuai pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019, Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan satu kali dalam satu tahun paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

“Amanat Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,” ujarnya.
(Ah)