Pasca Bentrokan Di Pulau Rempang Galang, DPD LHMB Kota Pekanbaru Berharap mengedepankan Nilai-nilai Adat

Pasca Bentrokan Di Pulau Rempang Galang, DPD LHMB Kota Pekanbaru Berharap mengedepankan Nilai-nilai Adat

Spread the love

 

Beritaimn.com. Pekanbaru – Unjuk rasa serta penolakan dari berbagai elemen Masyarakat, LSM, OKP, dan Organisasi Melayu yang ada di Negri ini terhadap akan direlokasi nya warga Rempang dan Galang yang diusulkan oleh BP Batam terus dilakukan sampai hari ini, pasca bentrokan berdarah antara aparat penegak hukum dan warga Rempang, Galang beberapa waktu yang lalu. Senin (12/9/2023).

Kali ini protes keras di layangkan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Laskar Hulubalang Melayu Bersatu (LHMB) Kota Pekanbaru, terhadap terjadi bentrokan tersebut.

Kepada Media ini, bertempat di sekretariat DPD LHMB Kota Pekanbaru di jalan Kembang Sari, Ketua DPD LHMB Kota Pekanbaru Panglima Muda Datuk Dodi Mandala, Dewan Pendiri Dt. Saprianto MH, DT.Rudi H. S.Kom, Dt. Ade Lesmana, Dt. Johan Sahputra, Dt. Heri Xinamo, Dt. Irwan ,Dt. Ramonas, Dt. Tengku Hendri Amin, Dt. Ari Fadli, Dt. Azhar, Dtn. Ani, Dansatgas Dt Alvinorizal dan Pengurus lainya, Menyatakan Sikapnya dan sangat menyayangkan terjadinya bentrokan berdarah tersebut.

Panglima Muda Datuk Dodi Mandala melalui Dt. Rudi mengatakan bahwa,” sangat menyesalkan terjadinya bentrokkan antara Tim gabungan keamanan dengan
kelompok Masyarakat Melayu di pulau Rempang dan pulau Galang, dan jelas ini sudah mencederai nilai- nilai kemanusiaan, merusak fisik, psikologis serta dapat menimbulkan trauma yang mendalam bagi anak- anak,”.

” Kami dari DPD LHMB Kota Pekanbaru, meminta kepada Pemerintah untuk mengedepankan Musyawarah serta
menjunjung tinggi nilai nilai adat dan Kemanusiaan serta dapat mengambil langkah bijak dan berkeadilan serta kepastian dalam menyelesaikan masalah dan melindungi hak hak Masyarakat
Melayu pulau Rempang dan pulau Galang,” tegas Dt. Rudi.

Lebih lanjut Dt. Rudi menambahkan,” sangat menyayangkan atas sikap BP Batam yang abai terhadap hak-hak serta aspirasi masyarakat 16 kampung tua yang ada di Rempang-Galang, mengutuk dan mengecam keras atas tindakan represif dari aparat negara yang diduga telah melakukan pelanggaran HAM berat.

Kapolda Kepulauan Riau dan instansi terkait untuk segera menarik tim terpadu dari Pulau Rempang-Galang, membebaskan masyarakat yang ditangkap, mendesak Presiden Jokowi untuk mengkaji ulang perencanaan Pembangunan project Rempang Eco City dan mencopot Kepala BP Batam karna telah mengangkangi hak-hak masyarakat Rempang-Galang, jangan sampai Kita di jajah di Tanah Kita sendiri,” kata Dt. Rudi.

Hal senada juga disampaikan oleh Dewan Pendiri Datuk Saprianto MH.,” Saya berharap agar kejadian bentrokan yang serupa tidak terulang kembali, marilah Kita menyelesaikan permasalah ini dengan mengedepankan musyawarah secara adat Melayu, karena ini tanah Melayu, dengan tidak mengesampingkan Hukum yang ada di Negara Indonesia,”.

Editor : Heri Xinamo

Tinggalkan Balasan