Masyarakat Kabupaten Siak Pertanyakan Siapa Yang Bertanggung Jawab Atas Kutipan Parkir 2024

Masyarakat Kabupaten Siak Pertanyakan Siapa Yang Bertanggung Jawab Atas Kutipan Parkir 2024

Spread the love

 

Berita IMN.com-SIAK-

Retribusi parkir adalah salah satu cara meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang mana retribusi tersebut akan masuk kedalam Kas Daerah.

Di kabupaten Siak tepat pertanggal 31 Desember 2023 pengelolaan retribusi parkir yang dikelola oleh salah satu Ormas di kabupaten Siak sudah berakhir masa kontrak nya yang di tenderkan pada tahun 2021 yang lalu dan di adendumkan atau diperpanjang pada tahun 2022 ketahun 2023 kepada Ormas tersebut.

Dengan adanya informasi dari masyarakat yang tidak mau disebut namanya kepada awak media menyampaikan dan membenarkan kontrak pengelolaan parkir di kabupaten Siak ini sudah berakhir masa kontraknya sejak tanggal 31 Desember 2023 dan sampai saat ini pemerintah kabupaten Siak melalui dinas perhubungan belum menetapkan siapa yang berhak untuk melakukan pengelolaan parkiran tersebut.

Dan informasi lainnya dari masyarakat bahwa pengelolaan retribusi parkir di kabupaten siak di tahun 2024 tidak lagi melalui sistem tender melainkan dengan sistemnya swakelola, dimana pengelolaan retribusi tersebut dikelola sendiri langsung oleh Pemkab Siak melalui Dinas Perhubungan kab siak.

Kabid lalu lintas dan angkutan jalan dinas perhubungan Kabupaten Siak, Kodrat menyampaikan melaui via telpon mengatakan bahwa mekanisme pengelolaan parkir tidak lagi di tenderkan akan tetapi di swakelola kan.

Dikonfirmasi kepada kepala dinas perhubungan Kabupaten Siak, Junaidi SE, MM mengatakan bahwa dinas perhubungan kabupaten Siak saat ini sedang membuat skema terkait pengelolaan parkir di tahun 2024 sesuai PP no 35 tahun 2023 ,dan akan memberikan informasi perkembangan selanjutnya kepada media.

Yang jadi pertanyaan besar masyarakat saat ini siapa yang bertanggung jawab atas kutipan parkir yang masih berjalan dan kemana uang tersebut? serta anggaran pendapatan daerah dari retribusi parkir ini tidak transparan kepada masyarakat.

Sumber: moncai

Tinggalkan Balasan