Ketua senat mahasiswa Selatpanjang pertanyakan kinerja DPRD Meranti

Ketua senat mahasiswa Selatpanjang pertanyakan kinerja DPRD Meranti

Spread the love

 

Berita IMN.com- Meranti 21/4/2023 Belakangan ini seluruh masyarakat Meranti dikejutkan, dengan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti H. Muhammad Adil dalam kasus pemotongan anggaran Operasi Perangkat Daerah, dan suap fee jasa travel umrah.

Tentunya, Dengan Kejadian yang sangat merugikan Dan Mengores Nama Baik kabupaten Kepulauan Meranti Ini, Sehingga Menjadi Isu Nasional, dan Hal ini pun tidak terlepas dari pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten kepulauan Meranti.
DPRD Meranti Seharusnya tau Tugas Dan fungsi legislatif.Kita tidak Mau Meranti ini dipimpin Orang Yang Buta Peraturan dan tidak mengerti

“Saya kecewa dengan kinerja DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti untuk pengawasan eksekutif saja tidak becus dimana kesadaran Sebagai DRPD, Cuma untuk pengawasan eksekutif supaya uang tidak diselewengkan dan tepat sasaran terkesan sangat tidak mengerti tugas dan Fungsi legislatif, DPRD Dewan Perwalian Rakyat Daerah, Bukan Dewan Penyiksa Rakyat, Sangat Iugu dan tidak mengerti ap artinya pengawasan”. Faizul

Permasalahan di Kabupaten Kepulauan Meranti yang kerap terjadi akhir-akhir ini tentunya mengejutkan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti dengan di OTT nya Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Nonaktif H. Muhammad Adil itu yang di duga melakukan pemotongan uang UP dan GU yang sudah berjalan hampir dua tahun terhitung 2021.

Faizul yang merupakan ketua Senat Mahasiswa Selatpanjang itu mempertanyakan dan Mengejutkan DPRD Yang Sedang Tidur, kemana DPRD selama dua tahun belakangan ini, apa sibuk Dengan Kegiatannya saja.

Kemudian, di tambah lagi permasalahan utang Pemkab Kepulauan Meranti dengan BRK Syariah seperti yang di sampaikan oleh Plt. Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar, yang mengharuskan Pemkab Kepulauan Meranti membayar Rp 3,4 Miliar setiap bulannya dari utang yang di buat oleh Bupati Kepulauan Meranti Nonaktif, tentunya kebijakan-kebijakan yang di anggap strategis ini juga tidak terlepas dan melibatkan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti.

“Banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Meranti ini, tetapi tidak ada tanggapan sekalipun dari DPRD atas sikap-sikap yang saya kira sangat tidak manusiawi seperti memindahkan kepala sekolah, belum lagi masalah honorer”. Ucap Faizul

“Atas permasalahan yang terjadi dan tidak ada Tekanan dari DPRD kepada pemerintah daerah, sehingga seenaknya saja Membuat kebijakan yang Menurut saya banyak Merugikan orang banyak, saya minta Fauzi Hasan segera di copot karena di anggap tidak mengerti apa itu tugas dan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah selama ini. Ucap Faizul.

Editor
*Lindo Ajie Syamsir*